Profil PPID

PPID Pemerintah Kota Samarinda

Profil PPID

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang¬undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan Undang-¬undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Sesuai dengan amanat pasal 13 UU No.14 Tahun 2008, pemerintah kota samarinda sebagai salah satu Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 040 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Dengan terbentuknya PPID pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh pemerintah kota samarinda sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. PPID Pemerintah Kota Samarinda beralamat : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Samarinda – Jl. Dahlia No. 69 Samarinda; Telp/Fax.: 0541 – 206768; E-mail : infopublik@samarindakota.go.id.

PPID Pemerintah Kota Samarinda

Tugas
Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Fungsi
1.Penghimpunan informasi publik dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kota Samarinda
2.Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari seluruh SKPD di Pemerintah Kota Samarinda
3.Pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik
4.Penyelesaian sengketa informasi.
Tugas
Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi dari PPID Pembantu /SKPD.

Fungsi
1.Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
2.Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang
3.Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
4.Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi
5.Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak atau online.
6.Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi
7.Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi
8.Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh Sekretariat,
Uraian Tugas
1. Melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi
2. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi
3. Melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan pelayanan informasi dan dokumentasi
4. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan informasi.
5. Menginventarisasi Informasi yang dikecualikan dari masing masing PPID Pembantu.

Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi

Tugas
Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.

Fungsi
1. Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
2. Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
3. Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik.
4. Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
5. Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik
6. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Pelayanan dan Dokumentasi Informasi dibantu oleh Pengelola Publikasi.
Uraian Tugas
Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan informasi.
Melaksanakan sosialisasi.
Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
Menyiapkan bahan penyajian informasi
Menyusun topik-topik pelayanan informasi.

Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas
Mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.

Fungsi
1.Pelaksanaan perencanaan program di Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
2.Pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik
3.Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi.
4.Penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi dibantu oleh Pengelola Data
Uraian Tugas
1. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
2. Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi.
3. Menyusun rencana dan program pengelolaan data dan informasi
4. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi
5. Melaksanakan identifikasi data dan informasi
6. Melaksanakan klasifikasi data dan informasi

Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas
Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Fungsi
1. Pelaksanaan perencanaan program Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
2. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi
3. Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
4. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa informasi.
5. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dibantu oleh Pengelola Penyelesaian Sengketa.
Uraian Tugas
Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
Menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi
Menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa informasi
Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi

Struktur Organisasi

Berita Populer

Umum Terbaru